HANDARUAN INSTITUTE

Syalomitha Surbakti – Mahasiswa Hubungan Internasional UPNVJT

Komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina telah lama menjadi bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia. Prinsip bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan” sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi landasan moral sekaligus konstitusional bagi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Dalam konteks eskalasi konflik di Gaza yang terus menimbulkan krisis kemanusiaan, muncul wacana mengenai keterlibatan Indonesia dalam bentuk bantuan militer terbatas melalui Board of Peace (BOP). Bantuan ini difokuskan pada dukungan militer perdamaian, evakuasi korban sipil, distribusi logistik, serta perlindungan fasilitas kemanusiaan.

Langkah tersebut menimbulkan perdebatan penting: apakah keterlibatan militer Indonesia merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan yang diperlukan, atau justru menempatkan Indonesia dalam dilema geopolitik yang kompleks?

Jika dilihat dari positifnya, keterlibatan militer dalam operasi kemanusiaan dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab global Indonesia terhadap perdamaian dan kemanusiaan internasional. Dalam praktik hubungan internasional, penggunaan aset militer untuk tujuan kemanusiaan bukanlah hal yang baru. Banyak negara menggunakan kemampuan logistik, transportasi, dan medis militer untuk membantu penanganan krisis kemanusiaan di wilayah konflik. Dalam kondisi konflik bersenjata aktif, organisasi sipil sering menghadapi keterbatasan akses dan keamanan. Dalam situasi seperti ini, dukungan militer yang memiliki kapasitas operasional dan keamanan dapat meningkatkan efektivitas distribusi bantuan serta mempercepat proses evakuasi korban.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam operasi kemanusiaan di Gaza juga dapat memperkuat reputasi internasional Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB. Dalam kerangka tersebut, partisipasi dalam operasi kemanusiaan dapat dipandang sebagai bentuk konsistensi komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.

Namun demikian, keterlibatan militer dalam operasi kemanusiaan tidak sepenuhnya bebas dari risiko politik. Dalam kajian hubungan internasional, keterlibatan militer dalam operasi kemanusiaan sering berada dalam wilayah abu-abu antara bantuan kemanusiaan dan kepentingan politik negara. Thomas Weiss dalam bukunya berjudul Humanitarian Intervention, menjelaskan bahwa operasi kemanusiaan yang melibatkan militer sering kali menimbulkan perdebatan mengenai netralitas dan independensi bantuan kemanusiaan. Kehadiran militer dapat meningkatkan kapasitas operasional, tetapi juga berpotensi mempolitisasi bantuan tersebut (Weiss, 2016).

Wacana bantuan militer Indonesia untuk Gaza mencerminkan dilema klasik dalam politik luar negeri antara solidaritas kemanusiaan dan kehati-hatian geopolitik. Di satu sisi, keterlibatan tersebut dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan internasional. Namun disisi lain, tanpa perhitungan diplomatik dan kerangka hukum internasional yang jelas, langkah tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi strategis yang lebih luas. 

Keputusan bergabung dengan BOP di tengah situasi yang memanas saat ini, dengan efisiensi dalam negeri dan gencatan militer dari politik dunia adalah kebijakan yang kurang matang terlepas dari tuntutan negara-negara maju. Oleh karena itu, apabila Indonesia memilih untuk terlibat dalam operasi bantuan kemanusiaan di Gaza, langkah tersebut harus dilakukan dengan keputusan yang tegas, koordinasi internasional yang kuat, dan juga mempertimbangkan konsekuensi dari bergabung pada operasi BOP dan kepentingan dalam nasional yang lebih banyak membutuhkan alokasi dana. Dengan demikian, Indonesia tetap dapat menunjukkan solidaritas kemanusiaan tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi pondasi utama politik luar negeri Indonesia.

Referensi

Weiss, T. G. (2016). Humanitarian Intervention. Polity Press.