HANDARUAN INSTITUTE

Penulis: Rhapsodio Daniswara – Mahasiswa Hubungan Internasional UPNVJT

Pada tahun 2023, di tengah konflik bersenjata Internasional antara Ukraina dan Rusia salah satu serangan yang terjadi mengenai bendungan di wilayah Ukraina tepatnya di Oblast Kherson bagian selatan Ukraina. Bendungan Kakhova merupakan Bendungan sepanjang 3,3 kilometer di Sungai Dnipro dengan jalan yang menghubungkan wilayah tersebut. Bendungan Kakhovka berada dalam kekuasaan militer Rusia setelah invasi tahun 2022 di wilayah tersebut (The Moscow Times , 2023). Bendungan tersebut menyimpan sumber air untuk wilayah Kherson di Ukraina Selatan dan Krimea. Serangan menuju bendungan Kakhovka akan ditelaah dengan perspektif hukum humaniter Internasional khususnya yang melindungi infrastruktur sipil (The Moscow Times , 2023; O, et al., 2025). 

Dalam kasus Bendungan Kakhovka terdapat beberapa prinsip hukum humaniter yang dapat diteliti penerapannya, yakni Distinction dan Protocol Additional Geneva Conventions 1949, article 56-Protection of works and installations containing dangerous forces. Berdasarkan ICRC,  prinsip Disctinction merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa pihak – pihak yang terlibat dalam konflik wajib membedakan antara objek sipil dan sasaran militer dalam operasi militer (International Committee of the Red Cross, 2026) . Serangan hanya boleh ditujukan terhadap sasaran militer, dan serangan tidak boleh ditujukan terhadap objek sipil. Pada Artikel 56 yang memuat perlindungan khususnya pada bendungan, dijelaskan bahwa bendungan menjadi salah satu objek yang dilindungi dan ada pengecualian bahwa perlindungan itu berhenti (ketika bendungan tersebut berkaitan langsung maupun membantu operasi militer yang berlangsung). Kasus Bendungan Kakhovka menjadi pembahasan penting dalam penerapan prinsip hukum humaniter yang berlaku dan terdapat beberapa pemilihan kata dalam kebijakan atau protokol yang dapat menjadi justifikasi penyerangan terjadi (International Committee of the Red Cross, 2026; International Committee of the Red Cross, 2026). 

Masih menjadi  area abu-abu pada pihak yang bertanggung jawab dalam penyerangan terhadap bendungan tersebut, namun fakta bahwa bendungan tersebut diserang dan hancur menjadi poin penting. Pihak yang melakukan serangan mengabaikan prinsip hukum humaniter di atas, namun dapat disadari bahwa terdapat kalimat dalam peraturan yang menjadi justifikasi adanya serangan tersebut. Dalam pasal 56 – Protection of works and installations containing dangerous forces, ada pengecualian peraturan tersebut sudah tidak berlaku jika bendungan tersebut membantu operasi militer secara langsung. Bendungan tersebut juga menjadi jalan yang menghubungkan wilayah tersebut dan menjadi salah satu jalur logistik militer Rusia yang berada di daerah tersebut. Penulis berpendapat bahwa pihak penyerang mendasari dengan adanya peraturan tersebut melegitimasi penyerangan yang terjadi. Namun, dibalik penyerangan bendungan tersebut penelitian dari O. Shumilova (2025) dan UNEP (2023) yang menjelaskan dampak dari hancurnya bendungan Kakhovka merusak lingkungan dan membahayakan sumber air yang dikonsumsi masyarakat di sekitarnya karena mengandung zat yang berbahaya yang selama ini ditampung di bendungan tersebut (United Nations Environment Programme, 2023; O, et al., 2025). 

Prinsip Hukum Humaniter masih menjadi pertanyaan banyak kalangan akan justifikasi dan penerapannya dalam konflik bersenjata internasional yang terjadi. Objek strategis dari operasi militer dapat menjadi justifikasi yang berpotensi merugikan banyak kalangan dengan hancurnya infrastruktur sipil yang selama ini masih melindungi kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Bendungan yang menjadi menampung sumber air untuk kelangsungan kehidupan, merupakan hak asasi setiap manusia untuk memperoleh air bersih. Perlu adanya pembaruan baik peraturan yang sudah ada, pemahaman, dan kesadaran setiap pihak untuk melakukan operasi militer dengan sadar membedakan target militer yang dapat merugikan  masyarakat sipil yang rentan akan dampak negatif yang ditimbulkan.

Refrensi

International Committee of the Red Cross. (n.d.). Article 56 – Protection of works and installations containing dangerous forces. Retrieved 2026, from ICRC: https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-56?

International Committee of the Red Cross. (n.d.). Rule 7. The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives. Retrieved 2026, from ICRC: https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule7

O, S., A, S., N, Osadcha, A, O., & G, C. (2025). Environmental effects of the Kakhovka Dam destruction by warfare in Ukraine. ENVIRONMENTAL SCIENCE.

The Moscow Times . (2023). Explainer: What the Kakhovka Dam Catastrophe Means For the Ukraine-Russia War. Retrieved from The Moscow Times : https://www.themoscowtimes.com/2023/06/06/explainer-what-the-kakhovka-dam-catastrophe-means-for-the-ukraine-russia-war-a81415

United Nations Environment Programme. (2023). Rapid Environmental Assessment of Kakhovka Dam Breach Ukraine, 2023. UNEP .