HANDARUAN INSTITUTE

Penulis: Rahmadhanti Budi Purwanti

Editor: Putri Nauli Sinaga

Pada Mei 2026, publik Indonesia dikejutkan oleh kabar penahanan tiga jurnalis Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Jalur Gaza. Ketiga jurnalis tersebut, yaitu Bambang Noroyono dan Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV, berada di atas kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ketika armada tersebut dicegat oleh militer Israel (Rozi, 2026). Peristiwa ini tidak hanya memunculkan perhatian karena melibatkan warga negara Indonesia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata. Ketika jurnalis menjalankan tugas untuk melaporkan fakta di lapangan dan mendokumentasikan kondisi kemanusiaan, apakah hukum internasional benar-benar mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka?

Dewan Pers secara resmi mengecam melalui Surat Pernyataan Sikap Dewan Pers Nomor: 05/P-DP/V/2026 Tentang Penangkapan Jurnalis Indonesia (Yanto, 2026). Melalui surat pernyataan tersebut Dewan Pers mengecam tindakan penahanan tersebut dan mendesak pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik untuk membebaskan para jurnalis. Sikap ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan semata urusan diplomatik antara Indonesia dan Israel, melainkan juga menyangkut prinsip-prinsip perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dalam situasi konflik.

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), jurnalis yang menjalankan tugas profesional di wilayah konflik pada dasarnya diperlakukan sebagai warga sipil. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 yang menyatakan bahwa jurnalis yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata harus memperoleh perlindungan sebagaimana warga sipil lainnya, selama mereka tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan (International Committee of the Red Cross, 2026). Ketentuan tersebut lahir dari kesadaran bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam memastikan dunia internasional mengetahui realitas yang terjadi di medan konflik. Informasi mengenai korban sipil, kondisi pengungsi, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga dugaan pelanggaran hukum perang seringkali hanya dapat diketahui melalui kerja jurnalistik yang dilakukan di lapangan. Tanpa kehadiran jurnalis, konflik berisiko berlangsung tanpa pengawasan publik dan akuntabilitas internasional.

Namun, praktik di lapangan seringkali menunjukkan kondisi yang berbeda. Dalam berbagai konflik modern, jurnalis justru menjadi kelompok yang semakin rentan terhadap intimidasi, penangkapan, hingga kekerasan. Konflik yang berlangsung di Gaza selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu contoh bagaimana keselamatan pekerja media terus menghadapi tantangan serius.

Kasus penahanan jurnalis Indonesia dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0 memperlihatkan kompleksitas tersebut. Di satu sisi, Israel beralasan bahwa pencegatan dilakukan dalam konteks keamanan dan blokade yang diterapkan terhadap Gaza. Di sisi lain, keberadaan jurnalis sipil dalam misi kemanusiaan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan warga sipil yang diatur dalam hukum internasional. Ketika akses bantuan terhambat atau dibatasi, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat sipil, terutama anak-anak, perempuan, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, penahanan jurnalis yang sedang mendokumentasikan misi kemanusiaan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan individu. Peristiwa tersebut memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kebebasan memperoleh informasi dan transparansi dalam situasi konflik. Ketika akses jurnalis dibatasi, masyarakat internasional berpotensi kehilangan sumber informasi independen mengenai kondisi kemanusiaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap jurnalis tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi media, tetapi juga bagian dari komitmen negara dalam melindungi warga negaranya yang menjalankan profesi jurnalistik di kawasan konflik. Upaya diplomatik yang dilakukan pemerintah untuk memastikan keselamatan dan pembebasan para jurnalis merupakan langkah yang penting, sekaligus menunjukkan dukungan terhadap prinsip kebebasan pers. Lebih jauh lagi, peristiwa ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar Hukum Humaniter Internasional saat ini bukan terletak pada kurangnya aturan. Berbagai instrumen hukum internasional telah mengatur perlindungan terhadap warga sipil, pekerja kemanusiaan, dan jurnalis dalam konflik bersenjata. Persoalannya terletak pada implementasi dan kepatuhan para pihak yang terlibat konflik terhadap aturan-aturan tersebut.

Pada akhirnya, keberadaan jurnalis di wilayah konflik bukanlah ancaman yang harus dibungkam, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan yang membantu masyarakat internasional memahami dampak perang secara lebih objektif. Ketika jurnalis yang menjalankan tugas profesional justru menghadapi risiko penahanan dan pembatasan, efektivitas perlindungan yang dijanjikan oleh Hukum Humaniter Internasional patut dipertanyakan. Kasus jurnalis Indonesia di Gaza menjadi pengingat bahwa perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada teks perjanjian internasional, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam praktik di lapangan.

Referensi

International Committee of the Red Cross. (2026, Juni 2). Frequently asked questions: How does international humanitarian law protect journalists? International Committee of the Red Cross. https://www.icrc.org/en/article/international-humanitarian-law-protect-journalists-armed-conflict

Rozi, F. (2026, Mei 19). Dewan Pers Kecam Penangkapan Jurnalis Indonesia Oleh Israel, Desak Pemerintah Tempuh Jalur Diplomatik. mui digital. Retrieved Juni 16, 2026, from https://mui.or.id/baca/berita/dewan-pers-kecam-penangkapan-jurnalis-indonesia-oleh-israel-desak-pemerintah-tempuh-jalur-diplomatik

Yanto. (2026, Mei 19). Pernyataan Sikap Dewan Pers tentang Penangkapan Jurnalis Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia. https://www.pwi.or.id/berita/0zz2f666hi0w4dn139sq/pernyataan-sikap-dewan-pers-tentang-penangkapan-jurnalis-indonesia